Langkah Mundur Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pengujian aturan rekaman elektronik merupakan langkah mundur. Kini khalayak sulit ikut membongkar kejahatan, termasuk korupsi, melalui bukti rekaman. Rekaman suara atau gambar tak akan bisa lagi digunakan sebagai bukti bila tidak dibuat penegak hukum. Permohonan uji materi itu diajukan Setya Novanto, bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan kini Ketua Umum Partai Golkar. Ada dua undang-undang yang ia gugat. Pertama, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang memuat soal ”permufakatan jahat”. Untuk delik ini, Mahkamah sepakat dengan Setya: defnisi ”permufakatan jahat” harus dimaknai bahwa para pelakunya memiliki kualitas yang sama. Kedua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya aturan tentang informasi dan dokumen elektronik yang dijadikan bukti hukum.

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *